Home
Lembaga Penjaminan Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, Sistem Penjaminan Mutu dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi.

Karena pengaruh atau pengaruh potensial pada kemampuan perguruan tinggi untuk secara konsisten menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi persyaratan mahasiswa serta peraturan dan perundang-undangan, perguruan tinggi harus menentukan: (1) pihak berkepentingan yang relevan dengan Sistem Penjaminan Mutu; (2) persyaratan dari pihak berkepentingan yang relevan dengan Sistem Penjaminan Mutu.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai sebuah sistem tetap mengintegrasikan tiga pilar yaitu:
  1. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi
  2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang perlu dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan
  3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sejalan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dan Visi Kemristekdikti yang memuat tentang mutu pendidikan tinggi yaitu terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa, maka Institut Teknologi dan Kesehatan Bali(ITEKES Bali)melalui kebijakan dan penetapan penjaminan mutu (quality assurance) dengan menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, ITEKES Bali menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan proses yang menjamin budaya mutu.

Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi ITEKES Bali, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.


Landasan kebijakan implementasi SPMI di ITEKES Bali meliputi:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  3. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik rnIndonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik rnIndonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Selain kebijakan-kebijakan tersebut, Penjaminan Mutu di ITEKES Bali juga merujuk kepada instrumen akreditasi nasional yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan ISO-9001/2008 sebagai standar internasional.